Bangkinang Kota (Konsep88.com) –
Pemerintah Kabupaten Kampar berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor)
mengenai percepatan dan pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rapat ini dihadiri oleh para Gubernur,
Bupati, dan Walikota dari seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini
berlangsung di ruang Zoom Meeting Lantai II Kantor Bupati Kampar pada hari
Senin, 28 Oktober 2024.
Rakor ini dipimpin oleh Menteri
Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian,
B.A., M.A., Ph.D., yang didampingi oleh Wakil Mendagri Ribka Haluk dan Bima
Arya.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito
Karnavian menyampaikan pesan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo
Subianto, yang menginstruksikan agar setiap daerah secara rutin melaksanakan
rapat inflasi mingguan untuk memantau perkembangan inflasi di tanah air. Presiden
Prabowo juga menekankan pentingnya mencapai swasembada pangan, sehingga
pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut.
Mendagri Tito menekankan perlunya
semangat kolaboratif dalam pengendalian inflasi di masing-masing daerah. Ia
meminta agar semua daerah secara konsisten memperbarui data dan laporan
mengenai perkembangan inflasi yang dibahas dalam rakor mingguan, agar dapat
digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan menangani isu inflasi di
setiap wilayah.
Lebih lanjut, Mendagri Tito juga
mengingatkan para kepala daerah untuk selalu waspada terhadap ketersediaan stok
pangan di daerah mereka, demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi
masyarakat.
Setelah mengikuti rapat
koordinasi, Pj Bupati Kampar melalui Asisten II Setda Kampar, Suhermi, ST,
mengungkapkan bahwa menjaga stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi
merupakan prioritas utama Pemkab Kampar, terutama dalam menghadapi kenaikan harga
pangan yang berdampak pada daya beli masyarakat. Suhermi juga menekankan
komitmen Pemkab Kampar untuk melakukan inovasi dalam upaya pengendalian inflasi
di daerah.
"Kami telah meng动kan seluruh sektor untuk menekan angka inflasi,
serta mendorong semua pemangku kepentingan agar berperan aktif dalam pengawasan
dan penanganan masalah, mulai dari ketersediaan bahan pangan, harga pasar,
hingga stabilitas pasokan," kata Suhermi.(Adv)
Posting Komentar